Mediatek kembangkan chipset 5G

Mediatek dikabarkan tengah mengembangkan chipset 5G yang terintegrasi, yang akan hadir menjelang akhir tahun.

Hal ini berarti bahwa perangkat pertama dengan menggunakan chipset tersebut akan tiba pada 2020, lansir GSM Arena, Kamis (1/11).

Sebelumnya, modem 5G pertama Mediatek, Helio M70, diharapkan hadir dalam perangkat pada paruh pertama tahun 2019.

M70 adalah modem yang berdiri sendiri — bukan bagian dari chipset. Modem ini cukup berhasil memenuhi ambisi Mediatek untuk menyuplai modem 5G ke Apple dikarenakan iPhone kini menggunakan chip modem eksternal (menggunakan Intel).

Sebagai informasi, Qualcomm juga memiliki modem eksternal.

Meski demikian, modem yang diintegrasikan ke dalam chipset lebih disukai karena membantu menurunkan biaya keseluruhan.

Sementara Apple punya “uang tambahan” untuk modem eksternal SBOBET, produsen ponsel lainnya beroperasi dengan margin tipis, sehingga pemilihan modem pun termasuk upaya penghematan biaya.

Mediatek sedang mempersiapkan untuk mengalihkan anggaran penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi 5G sambil menunggu saat yang tepat, karena industri ini berada dalam masa transisi.

Investasi dalam 5G diperkirakan akan melampaui investasi di 4G, demikian GSM Arena.

Telkomsel Experience Zone hadir di IdeaFest

Jakarta (ANTARA News) – Operator telekomunikasi seluler Indonesia Telkomsel menghadirkan Telkomsel Experience Zone, yang tahun ini digelar di area IDEAEXPERIENCE sebagai bagian dari IdeaFest.

“Ini sebagai rangkaian dari The NextDev yang setiap tahun kita gelar, hanya kali ini formatnya agak berbeda yakni kita gabungkan dengan acara IdeaFest. Karena kebetulan kita memiliki visi dan tujuan yang sama sehingga dengan kita gabungkan ini maka sinergi hal tersebut dampaknya akan lebih besar lagi,” ujar Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah di Jakarta, Jumat.

Mengingat fokus Telkomsel adalah digital maka yang ditampilkan adalah layanan jasa maupun beberapa embrio yang sedang dikembangkan oleh Telkomsel.

“Inovasi yang dilakukan Telkomsel merupakan bagian dari upaya mengakselerasi terbentuknya ekosistem digital di Indonesia, yang sesuai dengan peta jalan pemerintah Indonesia yakni ‘Making Indonesia 4.0 dalam rangka memasuki revolusi industri 4.0. Oleh karenanya dengan menghadirkannya dalam Telkomsel Experience Zone, Telkomsel berharap dapat mendorong munculnya karya dari generasi kreatif yang dapat memajukan negeri, meningkatkan kapanbilitas anak muda dan menumbuhkan kemandirian bisnis melalui teknologi digital,” ujar Ririek usai membuka Telkomsel Experience Zone.

Mengusung tema “Living The Balance Between Work dan Passion”, Telkomsel Experience Zone menyajikan layanan-layanan digital lifestyle terdepan di sisi bisnis sekaligus mengakomodasi kebutuhan hiburan dengan konten terkini sbobet indonesia.

Experience Zone ini juga menampilkan layanan-layanan masa depan Telkomsel yang mendukung transformasi digital Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0, seperti Internet of Things, Big Data Advertising Digital Lifestyle (Musik dan Video), Mobile Financial Services hingga digital library.

“Yang paling kita ingin tonjolkan pertama kita mentransformasi diri kita dan terus mengembangkan layanan digital kita. Kedua, kita membuka peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan startup generasi muda yang memiliki ide-ide kreatif. Ketiga, tentunya kita ingin berkontribusi lebih besar lagi bagi negara ini melalui penerapan berbagai layanan digital,” tutup direktur utama Telkomsel itu.

Sebagai bagian dari acara IdeaFrst X The NextDev yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Telkomsel Experience Zone bisa dikunjungi mulai Jumat 26 Oktober hingga Sabtu 27 Oktober 2018.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

BAKTI tandatangani perjanjian kerjasama dengan 19 kepala daerah

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menandatangani kerja sama dengan 19 kepala Daerah, Jumat.

Kerjasama tersebut terkait Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Milik Daerah untuk keperluan pembangunan BTS (Base Transceiver station) KPU (Kewajiban Pelayanan umum)/ USO (Universal Service Obligation).

“Skema BTS USO dikembangakan sejak 2015. BAKTI sendiri dalam sisi penyediaan infrastruktur kami menggandeng beberapa mitra, namun demikian khusus untuk lokasi perijinan IMB dibantu oleh teman-teman dari Pemda,” ujar Direktur Utama BAKTI Anang Latif usai acara di Jakarta hari ini.

Selama 2015-2018, BAKTI telah membangun BTS di 800 lokasi yang tersebar di 100 kabupaten, dengan berhasil menyelesaikan 97 persen perjanjian pinjam pakai lahan BTS USO yang terbangun di 2015-2017 dan 79 persen perjanjian pinjam pakai lahan BTS USO yang terbangun pada 2018.

Penandatanganan ini dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa BAKTI memiliki kewajiban untuk menyediakan BTS dan pemerintah kabupaten berkewajiban untuk menyediakan lahan pendirian BTS.

“Sekarang ini penandatanganan kerjasama untuk administrasi sewa lahannya, Pemda ibaratnya menyewakan kepada kami tapi dengan nilai 0 rupiah, karena secara administrasi harus dilengkapi karena lahan perizinan itu memang disiapkan pemerintah,” kata Anang.

Jangka waktu pemakaian lahan berlangsung selama kurang lebih lima tahun atau disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di masing-masing lokasi.

“Nanti kita perpanjang, kalau daerah itu kita yakini bahwa secara ekonomi belum bisa mandiri dalam penyediaan sinyalnya, kita lanjutkan,” ujar Anang.

Sebanyak 46 kabupaten/kota telah melakukan penandatanganan perjanjian sampai dengan hari ini, antara lain Musi Rawas Utara, Pasaman Barat, Solok Selatan, Merangin, Seluma, Malinau, Nunukan, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Banjar, Sintang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Kep. Talaud, Banggai Kepulauan, Sumenep, Timor Tengah Utara, Alor, Flores Timur.

Selanjutnya, Sabu Raijua, Bima, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kep. Aru, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, Tidore, Kep. Sula, Mamberamo aRaya, Mamberamo Tengah, Merauke, Mappi, Pegunungan Bintang, Asmat, Bovendigoel, Puncak Jaya, Deiyai, Keerom, Raja Ampat, Maybrat, dan Sorong.

Kabupaten/Kota tersebut adalah wilayah yang telah menerima BTS BAKTI Sinyal pembangunan tahun 2015 sampai dengan 2018.

Di samping penandatanganan perjanjian kerjasama antara BAKTI dan kepala daerah wilayah BTS USO, dilaksanakan pula peluncuran elektronik USO (e-USO) yang merupakan aplikasi untuk permohonan akses internet, BTS, satelit dan fiber optik.

“e-USO mempermudah proses pengajuan, mereka cukup akses internet dari lokasi. Data langsung masuk sistem data based kita,” ujar Anang.

Dengan e-USO akan terlihat tahapan-tahapan yang telah dilakukan untuk pengajuan, sehingga tidak perlu bertanya-tanya bagaimana kelanjutan pengajuan.

Selain itu, adanya e-USO sekaligus menjawab tantangan digitalisasi alur setiap proses permohonan akses telekomunikasi dan informasi.

Baca juga: Palapa Ring paket tengah sudah 99 persen

Baca juga: BAKTI Kominfo sasar 5.000 desa nikmati layanan telekomunikasi pada 2020

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pemerintah larang operator yang menunggak untuk tambah pelanggan

Ubud, Bali (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika melarang operator yang masih menunggak Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz untuk menambah pelanggan.

“PPI (Ditjen Pos dan Penyelenggara Informatika) sudah memanggil, sudah diminta untuk tidak menambah pelanggan,” kata Rudiantara saat ditemui di acara TELSOM TELMIN 2018 di Ubud, Bali, Kamis (6/12).

PT First Media (KBLV), PT Internux (Bolt) dan PT Jasnita menunggak BHP frekuensi 2,3GHz yang jatuh tempo pada November lalu. Jumlah tunggakan biaya pokok dan denda First Media dan Bolt masing-masing sekitar Rp364 miliar dan Rp343 miliar.

Sementara itu Jasnita menunggak BHP frekuensi 2,3GHz sebesar Rp2,197 miliar. Jasnita menyatakan akan melunasi kewajiban mereka dan mengembalikan surat izin penggunaan frekuensi 2,3GHz karena tidak lagi menggunakan frekuensi tersebut sejak beberapa waktu belakangan.

Jasnita sudah tidak melanjutkan layanan Broadband Wireless Access (BWA) sejak ada rencana konsolidasi dari Kominfo, dengan pertimbangan bisnis tersebut tidak bisa berkompetisi dengan operator nasional.

First Media dan Bolt, keduanya merupakan anak perusahaan Grup Lippo, berjanji akan melunasi tunggakan tersebut dengan cara mencicil.

Meski pun First Media dan Bolt akan mencicil tunggakan mereka, pemerintah menilai pelanggan mereka perlu mendapatkan kepastian pelayanan ketika operator seluler sedang tersangkut masalah.

Salah satunya, operator diminta untuk membuatkan kebijakan bagi pelanggan yang masih memiliki pulsa atau kuota internet.

“Jangan sampai pelanggan jadi korban,” kata Rudiantara.

Rudiantara menyatakan aturan dari pemerintah sudah jelas dan tegas, bahwa operator yang menunggak harus membayar kewajiban mereka, Jika tidak, operator akan dikenakan penalti.

Konsekuensi terburuk jika operator tidak membayar tunggakan mereka, izin penggunaan frekuensi 2,3GHz akan dicabut.

Rudiantara menegaskan operator yang menunggak mematuhi aturan yang berlaku, termasuk untuk tidak menambah jumlah pelanggan dan membuat mekanisme pengembalian kuota internet kepada pelanggan.

Baca juga: First Media cabut gugatan terhadap Kominfo

Baca juga: Kominfo tunda cabut izin Bolt dan First Media

Baca juga: Kominfo segera cabut izin Bolt, First Media dan Jasnita

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Signify hadirkan penerangan pintar Interact City

Jakarta (ANTARA News) – Signify, perusahaan pencahayaan yang dulu bernama Phillips Lighting, menghadirkan Interact City, sistem pencahayaan pintar dengan teknologi Internet of Things (IoT), diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.

Interact City akan memberikan visibilitas terhadap seluruh aset penerangan kota yang memiliki kontrol dengan detil terhadap kerusakan dan konsumsi energi, serta perencanaan yang sangat cepat dan scalable yang mudah.

Seperti DKI Jakarta, 90.000 titik lampu pintar pertama selesai dipasang dan terkoneksi ke platform IoT Interact City hanya dalam waktu 7 bulan. Penambahan bisa dengan mudah terkoneksi ke platform hingga 160 ribu titik.

“Dengan menganalisa data dari lampu, perangkat dan sistem kami yang terkoneksi, tujuan kami adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan kami melalui data,” kata Rami Hajjar, Coutry Leader untuk operasi/bisnis Signify di Indonesia dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Saat ini Pemrov DKI menikmati turunnya biaya energi dan biaya pemeliharaan dengan kemudahan dan efisiensi yang didapat dari implemntasi Interact City.

Dengan adanya Interact City penerangan jalan seluruh kota dapat dikendalikan dan disupervisi dari satu dashboard sederhana. Penerangan ini nantinya akan mendukung infastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, termasuk penerangan jalan. 

Selain itu juga Signify telah memasang 29 juta titik lampu terkoneksi di seluruh dunia dan memiliki rencana untuk setiap produk LED baru yang dihasilnya dapat terkoneksi pada 2020.

Pewarta: Suryanto
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Daftar pemenang Women in IT Awards Silicon Valley 2018

Jakarta (ANTARA News) – Penghargaan Women in IT Awards Silicon Valley 2018 yang digelar pada Kamis (29/11) malam waktu setempat atau Jumat siang WIB telah menelurkan deretan nama perempuan berbakat dalam bidang teknologi.

Dikutip dari situs resmi Women in IT Awards, penghargaan tersebut dilatarbelakangi representasi perempuan di bidang teknologi di Amerika Serikat yang dinilai masih rendah, yakni 25 persen — menurun dari 35 persen selama 15 tahun terakhir.

Terlebih, sebagai kiblat teknologi dunia, Silicon Valley hanya memiliki 11 persen eksekutif perempuan. Lebih jauh lagi, kesempatan untuk menduduki posisi puncak kepemimpinan hampir tiga kali lebih besar bagi laki-laki daripada perempuan.

“Women in IT Awards Silicon Valley digelar untuk mengatasi masalah ini, dan membaca ulang ketidakseimbangan gender, dengan menampilkan pencapaian perempuan di sektor ini (TI),” tulis Information Age, situs teknologi-bisnis, penggagas acara Women in IT Awards.

Berikut daftar pemenang Women in IT Awards Silicon Valley 2018, yang diumumkan lewat akun Twitter @womeninitawards.

Pemenang Advocate of the Year: Anika Balkan dari Sales Force

Pemenang Business Leader of the Year: Myra Nawabi dari Lockheed Martin

Pemenang Role Model of the Year: Minette Norman dari Autodesk

Pemenang Data Leader of the Year: Anastasia Zamyshlyaeva dari Reltio

Pemenang Digital Leader of the Year: Marciel Cabahug dari SAP

Pemenang Diversity Initiative of the Year: Lauren R. Hasson dari Developer Show

Pemenang Entrepreneur of the Year: Maria Artunduaga dari Respira Labs

Pemenang Innovator of the Year: Julie Fergerson dari Ethoca

Pemenang IT Team of the Year: Nicole Oppenheim dari Fire Eye.

Pemenang Rising Star of the Year: Kristal Murphy dari Intel dan Stephanie Yaung dari Roche

Pemenang IT Security Champion of the Year: Sherry Ryan dari Juniper Networks

Pemenang Transformation Leader of the Year: Mona V. Tongia dari Zenefits

Pemenang Future CIO of the Year: Rosh Dawes dari Equinix

Pemenang Employer of the Year: ALOM

Pemenang CIO of the Year: Paula Tolliver dari Intel

Pemenang Woman of the Year: Christina Petersen dari Sales Force dan Barbara Hewitt dari Texas State

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Apple dukung pengembang perempuan lewat Entrepreneur Camp

Jakarta (ANTARA News) – Menyadari proporsi pengembang perempuan jumlahnya kalah banyak dibandingkan laki-laki, Apple Inc membuat program Entrepreneur Camp agar para pengembang perempuan terus berkembang.

Dikutip dari laman Cnet, Entrepreneur Camp berisi pelatihan coding intensif di markas Cupertino selama dua minggu, diadakan dalam periode empat bulan. Bukan hanya coding, para peserta akan diberikan pelatihan mengenai pemasaran dan yang lainnya agar mereka dapat meluncurkan aplikasi mereka.

“Faktanya, perempuan kurang terwakili dalam industri ini. Ada perbedaan besar di dunia wirausaha dalam hal akses dan pendanaan. Masih ada kesempatan untuk berbuat dan memberikan eksposure untuk bisnis yang dipimpin perempuan,” kata direktur senior pemasaran pengembang dunia dan sponsor eksekutif untuk Women @ Apple, Esther Hare.

Apple membuat persyaratan perusahaan harus didirikan, dipimpin oleh perempuan (termasuk transgender) dan paling sedikit memiliki seorang perempuan dalam tim pengembang. Perusahaan juga harus memiliki sebuah aplikasi yang sudah berjalan atau berupa prototipe, boleh juga jika sudah memiliki aplikasi untuk Android, namun, belum ada di iOS.

Apple juga membuka kesempatan jika calon peserta ingin menambahkan kemampuan aplikasi yang sudah ada di App Store, misalnya ingin memasukkan fitur augmented reality.

Apple juga sedang berusaha menambah jumlah perempuan dalam operasional mereka, data terakhir pada Juli 2017 menunjukkan jumlah perempuan yang bekerja di Apple baru sepertiga, jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya.

Dukungan terhadap perempuan yang bekerja di sektor teknologi bergolak tahun ini, selain karena jumlahnya yang sedikit, terkuak di beberapa perusahaan besar perempuan rentan terhadap pelecehan seksual, salah satunya yang terjadi di Google beberapa waktu lalu.

Perusahaan raksasa teknologi juga berusaha menambah jumlah perempuan dalam tim mereka, begitu juga dengan keberagaman ras.

Baca juga: Bursa Wall Street anjlok terseret kejatuhan saham ritel dan teknologi

Baca juga: App Store hapus Tumblr karena konten porno

Baca juga: Apple pangkas pesanan produksi tiga iPhone terbaru

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Menkominfo segera putuskan nasib First Media

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa Kominfo akan memutuskan nasib izin frekuensi First Media dalam waktu dekat.

“Pemerintah tidak akan lama mengambil keputusan,” ujar Rudiantara usai menutup acara Siberkreasi Netizen Fair 2018 di GBK Senayan, Jakarta, Sabtu malam.

Saat ditanya apakah keputusan tersebut akan diambil pekan depan, dengan singkat Rudiantara menjawab “Insha Allah.”

Baca juga: Kominfo terima panggilan sidang terkait gugatan First Media

Baca juga: Gugatan tak pengaruhi layanan First Media

Awal pekan ini, Senin (19/11), Kominfo menerima proposal dari First Media dan Internux yang mengajukan restrukturisasi model pembayaran pelunasan utang.

Terkait hal itu, Menkominfo mengatakan sedang mempelajari proposal tersebut.

“Kami harus koordinasikan… proposal itu ada pantes-pantesnya, kalau orang utang 100 mau nyicil, nyicilnya berapa? Kalau enggak pantes enggak bagus,” kata Rudiantara.

Menkominfo menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah perlakuan kepada pelanggan agar tidak menjadi korban. Dia mengapresiasi langkah First Media yang tidak lagi menambah pelanggan.

“Kalau pelanggan masih punya pulsa mau diapakan pulsanya? Mau hangus? Nah, kita harus bicara dengan operatornya bahwa mereka harus tanggung jawab juga. Nah, proses ini yang berjalan terus,” ujar Rudiantara.

Baca juga: First Media cabut gugatan terhadap Kominfo

Baca juga: Kominfo tunda cabut izin Bolt dan First Media

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Jelang pemilu Eropa, Google perbaiki kebijakan iklan politik

Jakarta (ANTARA News) – Perusahaan induk Google, Alphabet Inc akan mengeluarkan kebijakan baru agar iklan politik lebih transparan menjelang pemilihan umum Uni Eropa pada musim semi mendatang.

Menurut laporan dari Bloomberg yang dilansir Reuters, Google akan meminta pembuat iklan untuk memasukkan aplikasi, mereka akan menerima verifikasi sebelum membayar untuk memasang iklan politik.

Google tidak menjawab permintaan komentar untuk isu ini.

Komisi Eropa pada September lalu menyatakan Facebook Inc, Google dan perusahaan teknologi lainnya menyetujui kode etik agar dapat mengatasi penyebaran berita palsu, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pemilu.

Google juga berencana untuk mempublikasikan laporan mereka mengenai Uni Eropa, berupa pencarian di perpustakaan iklan agar publik dapat mengetahui siapa saja yang memasang iklan politik, berapa banyak dan siapa saja target iklan mereka.

Facebook dan Google sebelumnya membuka basis data mereka tentang iklan politik menjelang pemilihan umum di Amerika Serikat.

Publik juga bisa melihat seberapa cepat perusahaan tersebut menangani iklan yang tidak sesuai dengan kebijakan mereka.

Baca juga: Pemillu AS, Facebook dan Google akan buka data iklan politik

Baca juga: Google tak akan terima iklan politik
 

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2018

First Media cabut gugatan terhadap Kominfo

Jakarta (ANTARA News) – PT. First Media dan Internux mencabut gugatan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang penundaan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, menurut keterangan Kominfo.

“Mereka sudah mencabut gugatan PTUN. Ini salah satu niat baik juga kami lihat,” kata Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, di kantor Kominfo, Senin.

Menurut Ferdinandus, kabar mengenai pencabutan gugatan ini berbarengan dengan proposal mengenai pelunasan tunggakan BHP untuk 2016 dan 2017, yang jatuh tempo pada 17 November 2018 lalu. First Media dan Internux, keduanya merupakan bagian dari Grup Lippo, menurut Ferdinandus mengirimkan proposal berisi model pembayaran pelunasan tunggakan mereka siang ini.

Perwakilan First Media dan Internux atau Bolt hingga saat ini tidak memberikan respons terkait isu ini.

Kominfo menunda surat keputusan (SK) untuk mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 GHZ milik First Media dan Internux (Bolt) karena kedua perusahaan tersebut mengirimkan proposal untuk melunasi tunggakan mereka.

Dalam surat tersebut, mereka akan melunasi utang paling lambat hingga 2020 mendatang. Kominfo saat ini sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti proposal tersebut, termasuk skema pembayaran.

Ferdinandus mengaku SK pencabutan izin hingga saat ini masih dalam proses dan akan menunggu hasil diskusi Kominfo dengan Kemenkeu hari ini. Kominfo menjanjikan keputusannya hari ini.

Menurut Ferdinandus, hanya Internux dan First Media yang mengirimkan surat, sementara Jasnita Telekomindo tidak mengirimkan surat kepada mereka.

Kominfo semula berencana menerbitkan surat keputusan pencabutan izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz untuk First Media, Bolt dan Jasnita Telekomindo karena ketiga perusahaan tersebut tidak melunasi kewajiban mereka hingga tenggat waktu 17 November 2018.

Informasi yang dihimpun, ketiga operator tersebut menunggak BHP untuk tahun 2016 dan 2017, angkanya menembus miliaran rupiah untuk masing-masing perusahaan.

First Media dan Bolt dikabarkan masing-masing memiliki tunggakan BHP frekuensi 2,3 GHz senilai Rp364 miliar dan Rp343 miliar. Jasnita disebut menunggak sekitar Rp2,1 miliar.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Pemerintah serius bangun ekosistem ekonomi digital

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, salah satunya melalui pembangunan ekosistem yang memadai agar para pemain ekonomi digital Indonesia bisa terus berkembang.

“Pertama yang dilakukan pemerintah adalah membangun ekosistemnya agar para pemain ekonomi digital ini bisa berkembang dengan baik. Terutama dari segi infrastruktur, dan juga dari peraturan yang ada,” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan kepada Antara, Kamis.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mewujudkan pemerataan koneksi internet cepat di seluruh wilayah Indonesia, seperti penyelesaian proyek Palapa Ring, yang dapat menjangkau semua Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia.

“Kita membangun juga BTS di tempat yang blank spot. Kita meluncurkan satelit supaya daerah terpencil bisa dilayani internet,” lanjut Samuel.

Pemerintah juga menyiapkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi agar masyarakat yang ingin bertransaksi secara digital bisa terlindungi datanya dengan aman.

Kemenkominfo juga tengah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program Digital Talent Scholarship untuk mendukung terealisasinya Indonesia sebagai negara dengan pemanfaatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Baca juga: Menkominfo: ekonomi digital diprediksi 130 miliar dolar pada 2020

Digital Talent Scholarship dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemenkominfo bekerja sama dengan beberapa universitas negeri di Indonesia serta menyediakan tenaga pengajarnya.

“Kita punya program bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Kita ada program digital talent itu ada 20 ribu orang, tahun depan kita kasih beasiswa,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diakui olehnya penuh dengan tantangan, terutama dari segi waktu penyelesaian. Namun dirinya yakin potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang. Ditargetkan di tahun 2020 transaksi ekonomi digital di Indonesia bisa mencapai hingga 2000 triliun.

“Diharapkan kalau ini bisa selesai kita bisa masuk ke ekonomi digital. Kedepannya semua transaksi online di 2020 bisa capai 2000 triliun, kita juga menyiapkan pencatatannya bagaimana mengukurnya jadi di tahun 2020 kita punya data tentang itu,” tutupnya.

Baca juga: Ekonomi digital butuh dukungan infrastruktur memadai

Baca juga: Puan katakan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Gugatan tak pengaruhi layanan First Media

Jakarta (ANTARA News) – PT Link Net yang menyediakan layanan televisi berbayar dengan merek First Media mengatakan bahwa gugatan yang diajukan PT First Media Tbk (KBLV) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak memengaruhi layanan First Media.

“Terkait gugatan PT First Media Tbk (KBLV) ke PTUN adalah mengenai lisensi layanan telekomunikasi nirkabel PT First Media Tbk (KBLV) dan tidak berhubungan dengan layanan dan lisensi First Media yang dioperasikan oleh PT Link Net Tbk (LINK),” ujar PT Link Net dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (9/11).

PT Link Net menjelaskan bahwa layanan yang dioperasikan oleh PT First Media Tbk (KBLV) adalah layanan internet berbasis nirkabel dengan menggunakan teknologi 4G LTE.

Sementara, layanan First Media yang dioperasikan oleh PT LinkNet Tbk (LINK) adalah layanan TV kabel & High Speed Broadband Internet berbasis kabel menggunakan teknologi Hybrid Fiber Coaxial (“HFC”) yang adalah teknologi yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar.

Layanan First Media juga menggunakan teknologi Fiber-To-The-Home (“FTTH”), yang adalah teknologi dengan menggunakan full kabel serat optik (fiber) sebagai medium penghantar.

“Dengan demikian, pemberitaan di media massa tersebut tidak berdampak apapun terhadap layanan First Media yang dinikmati oleh pelanggan saat ini,” kata PT Link Net.

Saat ini layanan First Media telah berjalan di beberapa kota yaitu Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, Malang, Bali, Medan, dan Batam.

Baca juga: Kominfo terima panggilan sidang terkait gugatan First Media

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Facebook bekukan 115 akun pada malam pemilu AS

Jakarta (ANTARA News) –  Facebook memblokir sekira 115 akun pengguna setelah pihak berwenang Amerika Serikat melihat perilaku mencurigakan yang mungkin terkait dengan entitas asing beberapa jam sebelum pemilihan paruh waktu (midterms) AS, dilansir Reuters, Selasa.

Jejaring sosial tersebut mengatakan perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk memutuskan apakah akun tersebut terhubung ke Badan Riset Internet Rusia atau grup lain.

Amerika Serikat menuduh Rusia ikut campur dalam politik AS dengan postingan di media sosial yang dimaksudkan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menabur perselisihan.

Sebanyak 85 akun yang dihapus mengunggah postingan dalam bahasa Inggris di layanan Instagram milik Facebook, sementara 30 akun lainnya ada di Facebook dan terkait dengan laman dalam bahasa Prancis dan Rusia.

Beberapa akun “difokuskan pada selebriti” dan yang lain pada “debat politik.”

Pemilu paruh waktu AS tahun ini menjadi sangat penting bagi Partai Republik dan Demokrat, untuk meneruskan atau menolak agenda Presiden Donald Trump.

Perusahaan-perusahaan media sosial mengatakan mereka sekarang lebih waspada terhadap campur tangan asing dan potensi gangguan pemilihan lainnya setelah menyadari mereka tidak siap untuk menangani kegiatan tersebut dalam pemilihan presiden AS dua tahun lalu, demikian Reuters.

Baca juga: James Patterson rilis novel di Facebook Messenger

Baca juga: Inggris denda Facebook 644.000 dolar atas skandal Cambridge Analytica

Baca juga: Facebook bisa tambahkan lagu di Stories, profil dan news feed

Penerjemah: Arindra Meodia
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Karyawan Google protes kasus kekerasan seksual

Jakarta (ANTARA News) – Ratusan karyawan Google dan kontraktor di Asia berunjuk rasa untuk memprotes kasus rasis, kekerasan seksual dan seksisme di lingkungan kerja mereka, meminta Google mengubah sistem perekrutan agar kasus itu bisa diproses secara adil, dikutip dari Reuters, Kamis.

CEO Google Sundar Pichai dalam keterangan tertulis menyatakan karyawan mengemukakan ide yang konstruktif dan perusahaan pun mengambil semua masukan mereka agar bisa diubah menjadi aksi nayata.

Demonstrasi ini menyusul laporan The New York Times yang menyatakan Google memberi kompensasi bagi Andy Rubin sebesar 90 juta dolar setelah dia dituduh melakukan kekerasan seksual.

Rubin membantah tuduhan tersebut dan menyebut kompensasi tersebut terlalu dibesar-besarkan. Google tidak berkomentar atas laporan tersebut.

Sejumlah pegawai Google di media sosial menyatakan mengenai aksi walkout dan berencana melakukan aksi di tempat publik.

Bagi para demonstran, eksekutif di Google sama seperti pemimpin di perusahaan lain yang terdampak gerakan anti-kekerasan seksual #metoo, yaitu berjalan lambat ketika merespons isu yang melibatkan pejabat struktural.

Mereka meminta Google wajib menyiarkan secara publik data statistik kekerasan seksual dan menghentikan arbitrasi dalam kasus kekerasan. 
 

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Keamanan data jadi alasan utama Kominfo revisi PP PSTE

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan keamanan data menjadi faktor penting dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelanggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harus direvisi, demi mendukung kemajuan ekonomi digital di Indonesia.

“Tujuannya, untuk kedaulatan negara, penegakan hukum, perlindungan data,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Perubahan yang signifikan terletak pada penempatan data center (pusat data) dan pusat pemulihan data (disaster recovery center), pada peraturan yang lama DC dan DRC secara fisik wajib berada di wilayah Indonesia. Kominfo merumuskan kembali aturan tersebut dalam revisi mengenai data apa saja yang harus berada di Indonesia.

Kominfo membuat klasifikasi data berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu data strategis, data tinggi dan data rendah. Data strategis ditetapkan oleh presiden dan harus berada di Indonesia, secara teknis diatur melalui Perpres.

Data strategis tidak boleh dipertukarkan keluar negeri, yang tergolong dalam klasifikasi ini antara lain data mengenai penyelenggaraan negara dan keamanan dan pertahanan.

Data tinggi dan data rendah dalam kondisi tertentu dapat berada di luar Indonesia, namun, harus melalui kajian dari industri.

Aturan baru juga memuat bahwa data harus dilindungi enkripsi.

Selain mengenai klasifikasi data, revisi PP nomor 82 tahun 2012 juga akan mengatur sanksi administratif dan denda bagi yang melanggar aturan, hal yang belum diatur di peraturan terdahulu.

“Ada sanksi, kalau tidak bisa memenuhi, tidak bisa beroperasi di Indonesia,” kata Semuel.

Revisi PP 82 ini juga akan mengatur “right to be forgotten” atau hak untuk dipulihkan namanya, untuk itu Kominfo menghimpun masukkan dari lintas instansi mengenai apa saja yang bisa dipulihkan dan bagaimana mekanismenya.

Menurut keterangan kementerian, Menteri Kominfo Rudiantara sudah menyerahkan naskah final revisi PP nomor 82 tahun 2012 kepada presiden pada 26 Oktober lalu, saat ini masih tahap finalisasi dan sinkronisasi akhir.

Baca juga: Warganet diminta tidak sebarkan hoax soal Lion Air

Baca juga: Akses internet jangkau 2.451 lokasi di daerah tertinggal

Baca juga: Pengamanan data dari serangan siber dinilai minim

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Smartfren hadirkan Wi-Box 4G untuk internet rumah

Jakarta (ANTARA News) – Smartfren menghadirkan Wi-Box 4G Home internet yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan akan konektivitas khusus di dalam rumah.

Kehadiran Wi-Box 4G, menurut sub Group Head of Device Planning, Management and Technology, Amit Sethi, merupakan jawaban untuk penetrasi internet di rumah tangga Indonesia yang masih tergolong kecil.

Hal ini menurut dia disebabkan oleh banyak faktor, antara lain keterbatasan jaringan fiber optik yang hanya tersedia di beberapa area.

“Karena itu kami hadirkan produk ini agar para pelanggan di daerah yang belum terjangkau fiber optic dapat menikmati konektivitas cepat internet 4G dari Smartfren,” ujar Amit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Wi-Box 4G Internet Home dilengkapi dengan dua buah antena external untuk penerimaan sinyal menjadi lebih baik.  

Wi-Box 4G diklaim mampu menjangkau hingga sejauh 50 meter untuk dalam rumah dan 80 meter untuk luar rumah, dan dapat digunakan hingga 32 pengguna secara bersamaan, serta dapat standby selama 24 jam.

Wi-Box 4G Internet Home ditawarkan dalam berbagai skema langganan, yaitu 120GB selama sebulan dengan harga Rp1,2 juta, 600GB selama 6 bulan (100GB per bulan) dengan harga Rp1,7 juta, dan 1200GB selama 12 bulan (100GB per bulan) dengan harga Rp2,6 juta.

Smartfren Wi-Box 4G Internet Home tersedia di galeri Smartfren, serta melalui partner modern channel Smartfren.

Baca juga: Smartfren akan blokir kartu prabayar yang tidak registrasi ulang

Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Hoaks terkait Lion Air JT 610, ini penjelasan Kominfo

Jakarta (ANTARA News) – Berita hoaks terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 banyak beredar di masyarakat. Tersebar foto badan pesawat terbelah yang di duga korban di pesawat Lion Air JT 610

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan bahwa foto yang digunakan dalam postingan tersebut bukan merupakan kondisi pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang pada 29 Oktober 2018.

“Faktanya foto tersebut adalah kondisi pesawat Lion Air JT 904 dalam penerbangan Banjarmasin-Bandung-Denpasar yang terbelah di laut Bali pada tanggal 13 April 2013,” tulis Kominfo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hoaks lainnya adalah video dari saksi nelayan saat jatuhnya pesawat jatuh Lion Air JT 610.

Kominfo menjelaskan bahwa video tersebut sama sekali tidak terkait dengan peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang pada tanggal 29 Oktober 2018.

“Faktanya, video tersebut peristiwa jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines Flight 961 di Samudera Hindia pada tanggal 23 November 1996,” kata Kominfo.

Hoaks selanjutnya adalah berita satu bayi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang selamat.

Menurut Kominfo, foto yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang bayi dengan caption satu bayi korban pesawat Lion Air JT 610 “selamat terombang ambing di laut” adalah hoaks.

“Faktanya, foto tersebut merupakan salah satu penumpang selamat dari kejadian tenggelamnya kapal KM Lestari Maju di Perairan Selayar pada 3 Juli 2018,” ujar Kominfo.

Baca juga: Video Pesawat Alami Turbulensi Bukan Lion Air JT 610

Pewarta:
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Empat tahun bekerja, Kominfo pamerkan pencapaian

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan sejumlah progres kerja dan program mereka selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kominfo sebagai regulator, fasilitator dan akselerator, selama empat tahun ini membuat sejumlah program kerja untuk membenahi ekosistem teknologi informasi dan komunikasi yang dibagi berdasarkan Network (Jaringan), Device (Perangkat) dan Application (Aplikasi). Kominfo pada tahun awal fokus pada percepatan pemberlakuan jaringan 4G di Indonesia,” kata Menteri Kominfo Rudiantara saat paparan di Jakarta, Kamis.

Untuk perangkat, Kominfo bersama Kementerian Perindustrian menerapkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30 persen untuk perangkat seluler yang beredar di Indonesia.

Dirjen SDPPI Ismail menambahkan kebijakan TKDN mampu menghemat impor ponsel sekitar 8 juta unit. 

Angka 30 persen dapat diperoleh dari penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras buatan dalam negeri.

Dari segi aplikasi, Kominfo bertindak sebagai fasilitator dan akselerator untuk perusahaan rintisan atau startup, salah satunya dalam Gerakan 1.000 Startup untuk menuju ekonomi digital.

Gerakan ini hingga tahun ini sudah menghasilkan 525 perusahaan rintisan baik yang dibina oleh Kominfo maupun hasil kerja sama dengan perusahaan lainnya, menurut Dirjen Aptika Semuel Pangerapan.

Selain itu, Kominfo juga menyelenggarakan Indonesia Next Unicorn untuk mencetak lebih banyak startup unicorn di Tanah Air.

“Kami harap tahun depan ada lima unicorn,” kata Rudiantara.

Acara unicorn ini juga bertujuan untuk menjembatani calon investor dengan para perusahaan rintisan untuk mendapatkan dana.

Selain program-program yang telah disebutkan di atas, Kominfo juga sedang membangun jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring yang ditargetkan selesai pada 2019.

Saat ini pembangunan Palapa Ring Paket Barat sudah 100 persen selesai, sementara Paket Tengah sudah 98 persen dan Paket Timur 74 persen.

Baca juga: Akses internet jangkau 2.451 lokasi di daerah tertinggal

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Sempat terkendala gempa, Palapa Ring Tengah tak terganggu

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyatakan pembangunan proyek jaringan infrastruktur Palapa Ring Paket Tengah sempat terkendala gempa yang melanda Pulau Sulawesi, namun, proyek tetap berlanjut.

“Kemarin (saat gempa) sempat kendala listrik dari PLN putus, tapi, jaringan tidak terputus,” kata Direktur Utama BAKTI Anang Latif saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis malam.

Saat gempa mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, BAKTI mendapatkan pemberitahuan bahwa salah satu lokasi pembangunan terkendala pasokan listrik yang putus selama satu hari.

“Progres sama sekali tidak terpengaruh karena kita sedang tahap stabilitas, uji coba sebelum komersial”.

Palapa Ring Paket Tengah mencakup Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara sepanjang 1.706 kilometer jaringan laut dan 1.289 jaringan darat. Dalam konferensi pers hari ini, Anang menyampaikan pembangunan kabel serat optik ini sudah mencapai 98 persen dan akan selesai tahun depan.

Saat ini baru Paket Barat yang sudah selesai 100 persen, sementara Paket Timur mencapai 74 persen. 

Semua paket Palapa Ring ditargetkan selesai pada 2019 dan dapat beroperasi pada tahun tersebut.

“Target kami 2019 semua kota dan kabupaten terhubung serat optik dan internet cepat,” kata Anang.

Baca juga: Mengenal Palapa Ring, penyatu telekomunikasi Indonesia
Baca juga: BAKTI tetapkan tarif layanan Palapa Ring Paket Barat

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Facebook akan buka program beasiswa untuk talenta Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Facebook menggunakan posisinya sebagai raksasa teknologi dunia untuk membantu mengembangkan talenta di bidang teknologi maupun teknisi di Indonesia melalui program beasiswa.

“Dalam waktu dekat, kami akan membuka program beasiswa,” kata Direktur Global Kemitraan Pengembang dan Program Facebook, Konstantinos Papamiltiadis, saat bertemu media di Jakarta, Selasa.

Tahun ini, Facebook akan membuka pendaftaran untuk 2.500 anggota “Developer Circles” untuk beasiswa belajar JavaScript, menjanjikan pelatihan dasar coding.

Periode belajar akan dimulai tahun depan, peserta berhak mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program yang tidak dipungut bayaran ini.

Baca juga: Facebook Indonesia belum berencana bikin tim perang konten berbahaya

Facebook juga menyediakan program beasiswa lainnya melalui kemitraan dengan HACKTIV8 untuk memberikan 15 beasiswa tambahan pada program imersif di kampus.

Program bootcamp ini bertujuan mengembangkan kemampuan pemula menjadi pengembang yang mumpuni (full-stack developer) dalam waktu belajar 12 minggu atau 3 bulan.

Selain menyediakan program beasiswa, di masa mendatang Facebook juga merencanakan wadah untuk para pengembang maupun perusahaan rintisan, bernama Lab Innovation Indonesia.

Tempat ini menawarkan pelatihan seminar untuk mereka yang berkecimpung di dunia teknologi agar dapat meningkatkan kemampuan mereka.

Untuk keperluan pengajaran, Facebook akan mendatangkan tim mereka, baik dari Indonesia maupun mancanegara, untuk berbagi pengalaman dalam program-program yang mereka sediakan.

Baca juga: Jepang minta Facebook perbaiki keamanan data

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Nomor cantik kartu perdana seluler masih diminati

Jakarta (ANTARA News) – Penjualan nomor-nomor cantik kartu perdana masih diminati kendati ada aturan pemerintah yang membatasi registrasi kartu perdana prabayar bagi pengguna ponsel.

“Ada saja yang beli, walaupun tidak seramai dulu karena adanya aturan tersebut,” tutur salah satu tenaga penjual bernama Icha di ITC Roxy Mas Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, peminat nomor cantik kartu-kartu perdana ini umumnya berada dari kalangan pebisnis atau pegawai kantor.

Menurutnya, walaupun aturan pemerintah membatasi registrasi kartu perdana hanya pada tiga kartu, konsumen masih bisa melakukan proses penghapusan registrasi pada nomor kartu lama kemudian melakukan registrasi di gerai resmi untuk nomor cantik kartu perdana terbarunya.

Berdasarkan pantauan di ITC Roxy Mas, masih banyak nomor cantik kartu-kartu perdana yang ditawarkan dengan harga bervariasi, mulai dari nomor cantik seharga Rp20.000 hingga yang bernilai fantastis yakni Rp50 juta.

“Untuk nomor cantik kartu perdana seharga Rp50 juta sudah ada yang beli, kalau tidak salah seorang pebisnis,” ujar Icha.

Dari sekian banyak nomor-nomor cantik kartu perdana yang ditawarkan, nomor cantik kartu perdana Simpati dari operator Telkomsel masih populer bagi konsumen.

“Kebanyakan (beli) Simpati, karena jaringannya lebih stabil,” kata penjual bernama Karin dari gerai lainnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Spektrum frekuensi radio sangat strategis dalam era digital

Jakarta (ANTARA News) – Spektrum frekuensi radio akan menjadi sumber daya yang sangat strategis dalam era digital dan revolusi Industri 4.0 mendatang karena banyak perangkat terhubung menggunakan frekuensi radio.

Bicara era digital dan Industri 4.0 mendatang, konektivitas dalam hal ini kaitannya dengan pengelolaan spektrum frekuensi radio serta standardisasi perangkat menjadi sangat krusial dan berperan sangat signifikan, kata Tenaga Ahli Menkominfo Freddy H. Tulung dalam Focus Group Discussion mengenai penggunaan frekuensi radio di Pontianak, Kalbar, Kamis.

Oleh karena itu, peran Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), sebagai direktorat pengelola frekuensi dan standardisasi perangkat di Kemkominfo, sangat strategis di masa mendatang, kata Freddy, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Ditjen SDPPI.

Sebagai gambaran, menurut Freddy, pada 2020 mendatang diperkirakan akan ada 145 juta pengguna internet di Indonesia. Tidak dapat dihindari teknologi digital akan menjadi tulang punggung revolusi Industri 4.0 yang mengutamakan digitalisasi, otomatisasi, dan artificial intelligence.

Dalam hal sertifikasi dan standardisasi perangkat, saat ini terdapat sekitar 400 juta perangkat seluler yang beredar di Indonesia yang harus diawasi dan ditangani oleh Direktorat Standardisasi, Ditjen SDPPI.

“Itu hanya perangkat seluler saja, belum perangkat yang lain. Berdasarkan survei, di Pulau Jawa dari tiga orang, dua di antaranya memiliki handphone lebih dari satu,” kata Freddy.

Kemudian, mengutip data Bappenas, Freddy mengatakan bahwa perkembangan teknologi ke depan akan membawa implikasi hilangnya 52,6 juta pekerjaan akibat otomatisasi. “Ini baru soal pekerjaan yang hilang akibat kemajuan teknologi, kita belum bicara mengenai perangkat-perangkat yang digunakan.”

Oleh karena itu, Freddy menggarisbawahi kembali pentingnya peran Ditjen SDPPI, Kemkominfo dalam mengawal kemajuan teknologi ke depan, baik dari sisi regulasi maupun standardisasi dan sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi.

Belum lagi, kata Freddy, besarnya potensi ekonomi terkait era digitalisasi dan revolusi Industri 4.0 mendatang. Untuk beberapa tahun belakangan ini saja, berdasarkan data BPS, mulai pertengahan 2014 lalu belanja pulsa seluler ternyata lebih tinggi dari pembelian daging dan buah-buahan.

Berdasarkan kajian McKinsey pada 2016 bahwa akan ada 3,7 juta pekerjaan baru seiring bangkitnya ekonomi digital dalam tujuh tahun ke depan di Indonesia. Disampaikan pula bahwa pada 2016 pendapatan e-Commerce di Indonesia mencapai 6 miliar dolar.

Sementara Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Dwi Handoko mengatakan bahwa frekuensi sangat akrab dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam penggunaan smartphone. Mulai dari bangun tidur hingga sebelum tidur lagi, orang Indonesia selalu menggunakan handphone-nya.

Ke depan, kata Dwi, dalam era teknologi 5G, komunikasi tidak lagi dibatasi pada orang dengan perangkat tapi sudah machine to machine atau perangkat ke perangkat. “Oleh karena itu, kita harus siap menciptakan ide-ide baru agar nanti kita tidak kembali hanya menjadi pasar.”

Menurut Dwi, dalam era teknologi 2G dan 3G lalu kita sempat hanya menjadi pasar bagi perangkat dan produk-produk asing, tapi setelah era 4G sampai sekarang tidak sepenuhnya begitu, terbukti dengan munculnya sejumlah startup unicorn di Indonesia, seperti Go-Jek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Taufik Hasan menambahkan bahwa digitalisasi memang akan merambah banyak sektor. Pada sektor telekomunikasi, digitalisasi sudah lama terjadi, tapi pada sektor lain itu menimbulkan disrupsi.

Dalam dunia transportasi, kemudian media massa, dan industri musik, digitalisasi sudah berlangsung. Ke depan, kata Taufik, mungkin akan terjadi distrupsi pada sektor pendidikan, di mana peran dosen mungkin akan digantikan dengan robot yang dilengkapi dengan kecedasan buatan (artificial intelligence).

Taufik kembali menekankan pentingnya peran frekuensi dalam era digitalisasi itu. Oleh karena itu pemanfaatan spektrum frekuensi radio harus diatur dengan baik, yang oleh dunia diatur dengan regulasi International Telecommunication Union (ITU). “Di Indonesia kewenangan pengaturan dan pengelolaan frekuensi radio sesuai undang-undang merupakan kewenangan Ditjen SDPPI, Kemkominfo.”

Baca juga: Sebagian masyarakat belum tahu pelanggaran frekuensi berbahaya
Baca juga: Pakar: Generasi muda perlu paham penggunaan frekuensi radio

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Sebagian masyarakat belum tahu pelanggaran frekuensi berbahaya

Jakarta (ANTARA News) – Sebagian masyarakat Indonesia belum tahu bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai peruntukkannya bisa membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kemkominfo, selaku pengelola frekuensi radio, terus melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang benar dan sesuai peruntukannya.

“Ditjen SDPPI melalui 35 UPT (Balai Monitoring) yang ada di berbagai daerah di Indonesia juga punya kewenangan untuk mengawasi penggunaan spektrum frekunesi radio di masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan bagi pengguna lainnya,” kata Direktur Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Dwi Handoko, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.

Dwi Handoko menyontohkan, di Bali belum lama ini Ditjen SDPPI menemukan penggunaan perangkat radio amatir yang menggunakan frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, dengan pendekatan yang baik, Ditjen SDPPI akhirnya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat di sana dan bisa mengawal keamanan komunikasi dalam pertemuan IMF-Bank Dunia dengan baik.

Dwi Handoko juga mengungkapkan bahwa manfaat dari spektrum frekuensi radio sangat luas, baik untuk komunikasi analog maupun untuk kepentingan era digital sekarang ini, mulai dari penggunaan smartphone.

Sebentar lagi, lanjut Dwi Handoko, Indonesia akan memasuki era telekomunikasi generasi lima (5G) yang akan diikuti dengan meningkatnya komunikasi machine to machine atau perangkat dengan perangkat.

“Kita harus menciptakan ide-ide baru dalam era 5G sehingga tidak lagi hanya menjadi pasar seperti pada era-era sebelumnya. Pada era-era sebelumnya kita sempat hanya menjadi pasar, tapi belakangan pada era 4G tidak sepenuhnya begitu,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers Ditjen SDPPI.

Terbukti, katanya, bahwa Indonesia sudah memiliki beberapa unicorn—startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar—, seperti Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya. “Jadi kita tidak lagi hanya menjadi pasar sekarang,” katanya.

Dengan demikian, Dwi menegaskan bahwa penggunaan dan masalah spektrum frekuensi radio ini sangat luas, mulai dari untuk penggunaan perangkat analog hingga ke kepentingan-kepentingan dengan nilai ekonomi sangat besar.

Meskipun dalam era digitalisasi, lanjut Dwi, penggunaan perangkat analog seperti radio amatir juga masih dibutuhkan. Ia menyontohkan ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, komunikasi radio amatir sangat membantu dalam koordinasi penanggulangan bencana.

Ketika jaringan telekomunikasi seluler terganggu atau bahkan tidak bisa digunakan karena banyak tower base transceiver station (BTS) yang mati atau roboh, komunikasi radio amatir masih sangat membantu.

Dwi Handoko berpesan bahwa dalam penggunaan radio amatir, pengguna harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengguna jangan menggunakan spektrum frekuensi radio yang bukan peruntukannya dan perangkatnya juga mendapatkan sertifikasi dari Ditjen SDPPI sehingga tidak menimbulkan gangguan, utamanya terhadap komunikasi penerbangan.

Dalam FGD bertema “Tinjauan Kritis Tentang Pemanfaatan Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi di Era Demokrasi” yang diselenggarakan Ditjen SDPPI di Pontianak ini, juga hadir sebagai narasumber Tenaga Ahli Menkominfo Freddy H. Tulung dan Komisioner BRTI Taufik Hasan.

Baca juga: Pakar: Generasi muda perlu paham penggunaan frekuensi radio

Baca juga: Pelanggaran frekuensi radio di Yogyakarta menurun

Pewarta: Suryanto
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2018